POLRI dan DJP Saling Bekerja Sama Kawal Penerimaan Pajak

Demi meningkatkan kerja sama yang baik antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hari ini digelar pelaksanaan Penandatanganan Addendum Nota Kesepahaman penambahan ketentuan mengenai pedoman kerja yang berisi rekomendasi atas keberhasilan kerjasama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Polri.

Addendum nota kesepahaman ini adalah satu kesatuan serta sisi yg tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman pada Kemenkeu dengan Polri mengenai Kerja Sama Dalam Proses Pekerjaan serta Peranan Kementerian Keuangan Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang di tandatangani pada 8 Maret 2012.

Setelah itu, jadi sisi dari proses nota kesepahaman itu, pada hari ini Ditjen Pajak Kemenkeu sudah melakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Dengan Tubuh Reserse Kriminil (Bareskrim), Tubuh Pemelihara Keamanan (Baharkam) serta Tubuh Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.

Terkecuali memberikan ketetapan mengenai periode waktu berlakunya perjanjian hubungan kerja, addendum perjanjian dengan juga memberikan dua ketetapan baru. Dalam addendum kesepakatan hubungan kerja pada Ditjen Pajak dengan Bareskrim, serta pada Ditjen Pajak dengan Baharkam dijelaskan kalau referensi atas kesuksesan hubungan kerja Ditjen Pajak serta Polri di uraikan dalam Dasar Kerja, sedang dalam addendum kesepakatan hubungan kerja pada Ditjen Pajak dengan Baintelkam ; dijelaskan tentang hubungan kerja di bagian pendidikan, termasuk juga aktivitas kursus untuk penambahan kemampuan sumber daya manusia serta penyediaan fasilitas serta prasarana dan tenaga pendidik.

Ditjen Pajak begitu menghormati support serta hubungan kerja dari Bareskrim, Baharkam serta Baintelkam dalam proses penegakan hukum di bagian perpajakan dan pertukaran data serta info dalam usaha penambahan kepatuhan keharusan perpajakan.

Dalam sambutannya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menyebutkan support dari jajarannya pada pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk tercapainya penerimaan pajak serta penambahan kepatuhan keharusan perpajakan dari beberapa harus pajak.

Di bagian beda, Menteri Keuangan, Bambang P. S. Brodjonegoro, menyebutkan kalau Kementerian Keuangan menyongsong support dari Kepolisian Negara Republik Indonesia jadi institusi penegak hukum dalam menggerakkan pekerjaan untuk menindak beberapa harus pajak yg tidak taat. Dengan terdapatnya beberapa penegak hukum di belakang Kementerian Keuangan, proses pekerjaan mengumpulkan penerimaan negara diinginkan juga akan makin maksimal.

Nanti, Kemenkeu (lewat Ditjen Pajak) serta Polri selalu tingkatkan hubungan kerja serta koordinasi di beberapa bagian untuk mensukseskan usaha pemerintah menjangkau penerimaan pajak yang maksimal. sumber : www.siamplop.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *